Dasar Hukum

Home   Green Procurement   Dasar Hukum

Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara langsung dan tidak langsung memiliki beberapa peraturan perundang undangan terkait, antara lain:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45)
  2. KUHPerdata (BW);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
  7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  12. Undang-Undang Nomor 24Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  17. Perka LKPP No: 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Atau Jasa Pemerintah
  18. Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di LKPP
  19. Perka LKPP Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
  20. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedum Perencanaan Pengadan Barang Jasa Pemerintah
  21. Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara E-Tenderring
  22. Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  23. Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah
  24. Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi Lainnya
  25. Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
  26. Surat Edaran No. 02/SE/KA/2009 Tentang Daftar nama perusahaan atau individu yang masuk daftar hitam
  27. Surat Edaran Nomor: 7/SE/D.3/2011 Fasilitas Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  28. Surat Edaran Deputi PPSDM No: 7/SE/D.3/2011 Tentang Fasilitas Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  29. Kep. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan SDM LKPP Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Tingkat Pertama atau Dasar

 

DASAR HUKUM SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

Peraturan Perundang-undangan terkait dalam rangka Pengadaan Barang menggunakan Produk Kayu Bersertifikasi Legalitas Kayu, antara lain

  1.  UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan
  2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. PP Nomor 6  tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
  4. PP Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
  5. PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penglolaan Barang Milik Negara/Negara
  6. PP Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  7. Permenhut No. P38/Menhut-II/2009  tentang standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan hutan Produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada Hutan Hak
  8. Peraturan ini kemudian lebih dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan mulai berlaku sejak September 2009. Pada akhir 2011, peraturan dimaksud disempurnakan kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan P68/Menhut-II/2011 tentang perubahan Permenhut No. P38/ Menhut-II/2009
  9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/Vi-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu